POLITIK, HOAX DAN PERSATUAN BANGSA

Tahun 2018 ini dan tahun 2019 mendatang hampir dipastikan suhu politik nasional akan memanas, mengingat hajatan akbar demokrasi akan berlangsung di negeri ini, yakni Pilkada di tahun 2018 ini serta puncaknya Pilpres dan Pileg di tahun 2019.

Pilkada tahun 2018 ini sendiri akan menjadi ajang pemanasan serta tolok ukur bagi kesiapan partai politik sebelum menghadapi kontestasi politik yang lebih mewah yakni Pilpres dan Pileg di tahun 2019 mendatang. Maka dari itu, Pilkada tahun ini tak pelak juga akan menghadirkan suhu politik yang tak kalah panas daripada Pilpres dan Pileg mendatang.

Politik selalu berafiliasi kuat dengan upaya untuk meraih kekuasaan serta upaya untuk mempertahankan kekuasaan, oleh karenanya menjadi hal yang sangat lumrah dalam setiap kontestasi politik akan terjadi "pertarungan" sengit, baik secara sehat maupun tidak sehat untuk meraih ataupun mempertahankan kekuasaan yang diperebutkan, yang tentunya pertarungan tersebut selalu melibatkan massa yang cukup besar, yakni para pendukung serta simpatisan dari subyek peserta kontestasi politik.

Para pendukung dan simpatisan subyek peserta kontestasi politik ini biasa disebut sebagai "akar rumput", yang pada dasarnya merupakan entitas masyarakat secara utuh dan nyata, yang dinamikanya menentukan kondisi kondusifitas kehidupan masyarakat dan negara.

Jika kita pahami, kontestasi politik, khususnya di Indonesia, pada dasarnya akan selalu menyediakan potensi atau ruang bagi terjadinya friksi ditengah-tengah masyarakat baik dalam tingkat ringan maupun membahayakan, ada beberapa faktor yang cukup potensial untuk menyebabkan hal itu dapat terjadi, yakni budaya politik dari masyarakat yang belum baik, birokrasi politik yang belum profesional, kedewasaan elite politik dan peserta kontestasi politik yang masih kurang serta tantangan terkini akibat berkembangnya teknologi informasi yang kian masif adalah munculnya hoax atau berita bohong ditengah-tengah pusaran dinamika persaingan politik yang terjadi.

Dalam konteks politik, munculnya hoax tentunya terkait dengan budaya politik yang belum ideal dalam negeri ini, salah satu indikatornya adalah adanya tendensi persaingan dan strategi memenangkan kontestasi politik yang belum mengarah kepada hal-hal yang sifatnya konstruktif seperti adu program, adu visi atau adu membangun persepsi yang kompeten dimata pemilih (publik), hal-hal seperti itu memang disediakan dalam debat dan dilakukan oleh mereka, namun hanya sebatas formalitas belaka, sedangkan strategi utamanya yakni melalui usaha untuk menurunkan elektabilitas lawan politik dengan upaya-upaya yang kurang sehat bagi kehidupan demokrasi, salah satunya melalui penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial atau sarana elektronik lainnya untuk menurunkan elektabilitas dan menghancurkan citra positif lawan politiknya.

Budaya politik di Indonesia memang cenderung memungkinkan untuk menggunakan dua cara agar efektif untuk memenangkan kontestasi politik, pertama membangun elektabilitas pribadi (positif), dan yang kedua menghancurkan elektabilitas lawan politik melalui upaya-upaya yang tidak sportif (negatif) seperti black campaign, hoax dll, dan hal ini sejatinya menjadi bukti sahih bahwa budaya politik kita masihlah belum beranjak ke arah yang positif.

Hoax dalam perspektif saya pada dasarnya merupakan propaganda untuk mencapai tujuan tertentu yang memiliki dampak buruk bagi harmonisasi kehidupan masyarakat luas, propaganda dalam artian upaya untuk menggiring opini dan persepsi publik sesuai dengan apa yang mereka harapkan ( pembuat hoax ).

Kultur masyarakat Indonesia saat ini yang cenderung kurang memiliki kecakapan dalam literasi media, literasi digital dan literasi informasi pun membuat distribusi hoax pun semakin tumbuh dengan subur. Dan hal ini pun tak luput untuk dimanfaatkan sebagai senjata politik oleh subyek politik maupun para pendukungnya untuk membuat citra buruk dan menurunkan elektabilitas lawan politiknya.

Hoax ditengah pusaran persaingan politik adalah sebuah fenomena yang berbahaya bagi kondusifitas kehidupan masyarakat dan negara, mengingat politik selalu terkait dengan massa yang besar dengan fanatisme politik yang kental terhadap subyek politik yang didukungnya, apapun yang dilandasi dengan sikap fanatisme cenderung tidak akan mampu berpikir jernih (sumbu pendek) sehingga memungkinkan untuk mudah terprovokasi jika ada sesuatu yang dianggap merugikan subyek yang di fanatikkannya.

Oleh karenanya, ketika dua massa politik atau lebih dengan fanatisme politik yang kental saling berhadapan atau saling serang karena sebuah hoax yang disebarkan oleh salah satu maupun masing-masing pihak yang menyerang citra baik subyek politik yang didukungnya (dengan motif politik) tentunya hal ini sangat berpotensi besar dapat menghadirkan chaos dalam masyarakat, yang apabila tidak di antisipasi maupun di selesaikan secara arif dan bijak tentunya akan dapat meluas dan berimbas terhadap menurunnya stabilitas daerah hingga stabilitas nasional.

Maka dari itu, dalam menghadapi tahun politik dan maraknya hoax, baik yang bermotif politik maupun non politik idealnya masyarakat haruslah memiliki sikap kritis (literasi) terhadap informasi yang beredar agar tidak mudah terhasut hoax, selain itu, masyarakat juga harus senantiasa memiliki prinsip-prinsip yang harus selalu mereka pegang teguh yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan jadikan perbedaan pilihan politik sebagai alasan untuk bermusuhan satu sama lain. Masyarakat harus menyadari bahwa kontestasi politik pada hakikatnya hanyalah sekedar instrumen untuk membawa kesejahteraan bersama ( memilih pemimpin terbaik ).

Selanjutnya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta suasana kontestasi politik yang kondusif juga menjadi tanggungjawab besar para elit politik dan peserta kontestasi politik yang tentunya memiliki massa yang tidak sedikit, idealnya mereka haruslah memiliki tingkat kedewasaan yang lebih dalam berpolitik sehingga mampu mengarahkan para akar rumputnya untuk senantiasa menjaga ketentraman dan kondusifitas.

Artinya kedewasaan berpolitik para elite maupun subyek kontestasi politik akan berpengaruh besar dalam menentukan bagaimana sikap dan karakter para akar rumput yakni para pendukung dan simpatisannya.

Disisi lain aspek penegakan hukum baik pidana maupun administratif juga harus ditegakkan secara maksimal terhadap hal-hal yang mengandung unsur tindak pidana maupun pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan kontestasi politik, hal ini menjadi penting sebagai upaya represif maupun preventif untuk menekan perbuatan-perbuatan yang dapat mencederai proses demokrasi kita, dengan begitu upaya untuk membangun kehidupan demokrasi secara lebih sehat akan dapat diupayakan secara lebih optimal.

Akhir sekali, tugas kita semua sebagai anak bangsa pada hakikatnya adalah menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, mengingat hal itu merupakan esensi bernegara, esensi bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan demi keberlangsungan negara dan terwujudnya tujuan atau cita-cita negara, esensi bernegara tersebut salah satunya dapat kita wujudkan dengan berpartisipasi aktif (sesuai peran dan porsinya masing-masing) untuk membangun budaya demokrasi dan budaya politik yang positif, agar dalam setiap kontestasi politik, hal-hal negatif yang dapat merusak harmonisasi, mengancam persatuan, kesatuan, ketentraman, dan kerukunan antar anak bangsa dapat di tekan seminimal mungkin.

Karena pada dasarnya kontestasi politik tak lebih dan tak kurang hanyalah sebuah sarana bagi masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bersama yakni dengan memilih pemimpin atau wakil terbaik dari yang ada.


Selesai ...